Sejarah

Sebelum menjadi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (UPT LKBH) Universitas Negeri Yogyakarta dahulu hanya berbentuk Tim Bantuan Hukum. Tim Bantuan Hukum IKIP Yogyakarta dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta Nomor 189 Tahun 1999 tanggal 27 Mei 1999 tentang Pengangkatan Tim Bantuan Hukum IKIP Yogyakarta. Pembentukan Tim Bantuan Hukum didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2796/D/T/1998 tanggal 11 September 1998 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum.Tujuan utamanya adalah untuk menangani persoalan-persoalan intern dan menyelamatkan aset-aset negara yang ada di Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Namun dalam perkembangannya IKIP Yogyakarta yang sekarang menjadi Universitas Negeri Yogyakarta menghadapi banyak permasalahan hukum yang penanganannya melibatkan Tim Bantuan Hukum IKIP Yogyakarta, tetapi oleh Tim Bantuan Hukum kurang intensif ditanggapinya disebabkan terbentur oleh kegiatan-kegiatan administrasi oleh pengurus. Disamping itu keberadaan Tim Bantuan kurang diketahui oleh hampir seluruh civitas akademika terutama dari para pengambil kebijakan sehingga seolah-olah Tim Bantuan Hukum ini tidak berfungsi sama sekali.

Atas dasar tersebut maka pada tahun 2001 dibentuk Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta. Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 155 Tahun 2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Pembentukan Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta.
Berdasar Keputusan Rektor tersebut Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta termasuk Unit Non Struktural pada tingkat Universitas yang bertanggungjawab kepada Rektor. Adapun tugas Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta adalah :

  1. Memberi nasehat, pertimbangan dan saran-saran hukum kepada pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta mengenai masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas;
  2. Mewakili Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian setiap masalah hukum yang timbul baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  3. Memberikan konsultasi hukum kepada anggota civitas akademika, Tenaga Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta, serta pihak-pihak lain yang memerlukan;
  4. Melakukan hal-hal lain yang relevan untuk peningkatan dan pengembangan Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta berubah bentuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (UPT LKBH) Universitas Negeri Yogyakarta. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (UPT LKBH) Universitas Negeri Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta masyarakat.
 

Catatan :

  1. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2796/D/T/1998 tanggal 11 September 1998 tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum
  2. Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta Nomor 189 Tahun 1999 tanggal 27 Mei 1999 tentang Pengangkatan Tim Bantuan Hukum IKIP Yogyakarta
  3. Melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 155 Tahun 2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Pembentukan Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta