PEMBUAT KEBIJAKAN BANSOS TAK BISA DIPIDANA

“Pembuat kebijakan tidak bisa dipidana. Kalau kebijakan yang dibuat tidak dilaksanakan dengan baik maka pelaksananya yang salah,” katanya di Semarang, Minggu.

Hartadi mengatakan hal itu, ketika menanggapi keberadaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah pada 2011 yang mengatur tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial.

Dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial 2011, kejaksaan tinggi setempat telah menetapkan sejumlah tersangka.
Para tersangka tersebut, antara lain staf ahli Gubernur Jawa Tengah Joko Mardiyanto yang pada 2011 menjabat sebagai Kepala Biro Bina Sosial.

Selain itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Agoes Soeranto yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan.
Kejaksaan bahkan juga telah menetapkan dan menahan lima penerima fiktif bantuan yang bersumber dari APBD itu.

Hartadi menjelaskan pada Februari 2011 terbit Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 yang mengatur tentang penyaluran bansos.

“Namun, banyak kelompok masyarakat yang tidak bisa mengajukan bantuan karena belum terdaftar sesuai aturan dalam pergub tersebut,” katanya.

Pada 14 Maret 2011, kata dia, terbit Pergub Nomor 12 yang mempermudah persyaratan tentang pengajuan bansos.
Akibat tidak ada verifikasi dalam pengajuan bantuan tersebut, kata dia, banyak penerima fiktif maupun yang menerima hingga beberapa kali dalam setahun